MUSRENBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2011 DESA PABBARESSANG

AdSense

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L U W U

K E C A M A T A N B U A

D E S A P A B B A R E S S E N G

Jalan : Datok Sulaiman Dusun Kapopang Desa Pabbaresseng, Kec. Bua, Kode Pos 91991

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2011
DESA PABBARESSANG

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa untuk tahun 2011 di Desa Pabbaressang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu,maka pada :
Hari dan tanggal : Sabtu, 5 Februari 2011
Jam :10.30-12.00
Tempat :KTR. Desa Pabberessang
Telah diselenggarakan pertemuan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir. Materi atau topik yang dibahas, nara sumber dan selaku pimpinan rapat adalah :
A. Materi atau Topik
- Penetapan Program Pembangunan Desa Pabbaresseng TA 2011 berdasarkan hasil RPJM-Desa.
- Memilih wakil masyarakat untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan
-
B. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber
Pemimpin rapat : Chaldun Siodja
Sekretaris : Muh. Amran Amir
Narasumber : Kasi Pembangunan Kec. Bua
Badan Koordinasi Antar Desa PNPM-MP Kec. Bua


Setelah dilakukan pambahasan diskusi terhadap materi atau topik diatas maka peserta menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu:
1. Menetapkan Usulan dalam Anggaran Program PNPM-MP TA 2011 yaitu :
a. Drainase Dusun Salukaroe 1.500 Meter
b. Sarana Air Bersih 4 Dusun 1 Unit
c. SPP



2. Menetapkan Usulan dalam Anggaran APBD :
a. Bronjong Dusun Labuang 300 Meter
b. Rehabilitasi Lahan Pantai 15 Ha
c. Pembukaan Jalan Baru dan Pengembangan Obyek Wisata Lapandoso

Demikian berita secara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Desa Pabbaresseng, 5 Februari 2011
Pimpinan Rapat                                              Sekretaris


Chaldun Siodja                                              Muh. Amran Amir

Mengetahui,
Kepala Desa Pabbaresseng



M. Daming, A. Ma

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

KECAMATAN BUA

DESA PABBARESSENG

Jalan : Datok Sulaiman Dusun Kapopang Desa Pabbaresseng, Kec. Bua, Kode Pos 91991

KEPUTUSAN KEPALA DESA PABBARESSENG

KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU

NOMOR : /RKPD/DPB/II/2011 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PABBARESSENG

Menimbang :
a. bahwa pemerintah Desa Wajib menyusun Dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa;
b. bahwa RKP Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan dan Kegiatan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Pabbaresseng Nomor : 056/PD/DPB/XII/2010 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama        : Melaksanakan Musyawarah perencanaan pmbangunan desa dalam menyusun RKP- Desa dan   melaporkan kepada Bupati /Walikota melalui Kecamatan.

Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 Tahunan Melaui Forum Musrebang- Desa.
Ketiga : Berita acara RKP Desa diandatangani oleh Pemeintah Desa dan LPMD/LKMD atau dengan Sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa
Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pabbaresseng
Pada Tanggal : 5 Februari 2011

KEPALA DESA PABBARESSENG


M. DAMING, A. Ma

LAPORAN AKHIR TAHUN 2010 PNPM-MP UPK BUA

AdSense

RENCANA TAHUNAN

I.       Latar Belakang

A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan ( PNPM - MP )  yang dilaksanakan di Kecamatan Bua adalah kelanjutan dari PPK Phase I, Phase II PPK  Phase III yang sudah berlangsung sejak tahun 1998 yang manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, karena Program tersebut merupakan program pemberdayaan dengan konsep metode perencanaan partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat mulai dari proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada tahap pemeliharaan, sehingga masyarakat merasa memiliki program ini.

Posisi Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) sebagai, pusat pengelolaan program yang lahir dari masyarakat, yang bertugas sebagai pelayan masyarakat Kecamatan dalam mengelola Program.

Rencana kegiatan untuk satu tahun kedepan yang akan dilakukan oleh UPK tidak berbeda jauh dengan realisasi yang telah dilakukan untuk tahun 2010.  Untuk kegiatan fisik misalnya akan tetap melanjutkan program tahun 2010 yang belum melaksanakan MDST yakni masih ada 13 dari 15 Desa yang terdanai Tahun Anggaran 2010 dan untuk Tahun 2011 baru akan mulai melakukan proses perencanaan yang anggrannya sama besar dari tahun sebelumnya yakni Rp. 3.000.000.000.-

Untuk dana ekonomi (SPP) UPK akan memaksimalkan perguliran kekelompok-kelompok yang bersyarat dan mulai tahun ini semua Kelompok pemanfaat akan lebih diarahkan sebagai Kelompok executing (pengelola) dengan harapan bahwa kedepan Kelompok juga bisa menjadi sumber permodalan terutama untuk anggotanya sehingga tidak selamanya tergantung kepada UPK.  Dengan demikian UPK kedepan akan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan penguatan Kelompok, disamping UPK itu sendiri akan lebih meningkatkan kemampuan dan lebih propesional lagi didalam mengelola program dengan dukungan semua pihak.

    

B.    Potensi yang dimiliki oleh UPK

Peran kelompok dalam pengelolaan dana Micro Finance ( usaha kecil ) yang diharapkan dapat mengembangkan usahanya, dari fungsi penyaluran dana (channeling) menjadi fungsi pengelola dana (executing).

Disamping potensi adanya kelompok juga sebagai kekuatan UPK karena adanya dukungan dari pemerintah baik Desa/Kelurahan maupun Pemerintah Kecamatan, sehingga sampai akhir tahun 2010 ini Kecamatan Bua telah mengelola dana sebesar Rp. 1.839.887.464.- yang dana awalnya dimulai pada tahun 2003 (berasal dari dana kegiatan SPP BLM) hanya sebesar Rp. 95.000.000.-  ini semua tidak lepas dari dukungan masyarakat dan  peran serta pemerintah.

Potensi lain yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) adalah adanya modal dana yang mengalami perkembangan cukup baik kesemuanya itu tidak lepas dari upaya dan usaha UPK serta dukungan Kelompok, lembaga terkait dan Pemerintah baik tingkat Desa/Kelurahan maupun Pemerintah tingkat Kecamatan.

  

II.   Tujuan Umum UPK

Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) sebagai pengelola Dana Micro Finance (usaha kecil) yang bertujuan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pengusaha mikro lewat pemberian pinjaman serta bertujuan meningkatkan kapasitas baik kelembagaan UPK, kelompok usaha mikro  maupun, kelompok pengelola kegiatan ditingkat Desa / Kelurahan.

RENCANA ANGGARAN OPERASIONAL DANA KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN ( UPK )

AdSense

RENCANA ANGGARAN OPERASIONAL DANA KELEMBAGAAN
UNIT PENGELOLA KEGIATAN ( UPK )
KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2011
NO	K E T E R A N G A N				1 PRIODE	PERBULAN
	PENERIMAAN
A	PENERIMAAN
	Dari surplus UPK 10 %				39.630.000
B	PENGELUARAN
	B.1.  OPERASIONAL  BKAD
	B.1.1.Pendapatan				12.600.000
	B.2. Pengeluaran
	B.2.1. Administrasi Dan Umum
	a. ATK dan Pelaporan				600.000	50.000
	b.Seragam Kantor				500.000	500.000
	2.2. Transport				6.000.000	500.000
	2.4. Biaya rapat Forum BKAD				3.600.000	300.000
	JUMLAH PENGELUARAN (A)				10.700.000	1.350.000
	B.2. KELEMBAGAAN UPK
	1. Biaya Rakor UPK (FIKUL di Kab)				4.500.000	375.000
	2. Pelatihan UPK (3 orang)				3.000.000	1.000.000
	3.Pendampingan Kelompok (Pelatihan Desa)				9.600.000	800.000
	4. Seragam UPK				1.500.000	125.000
	5. Rakor tingkat Kecamatan				3.000.000	250.000
	(Pelaku PNPM tk Kecamatan)
	JUMLAH PENGELUARAN (B)				21.600.000	2.550.000
	B.3. KELEMBAGAAN BP UPK
	B.2.1. Administrasi Dan Umum
	a. ATK dan Pelaporan				1.200.000	100.000
	b.Seragam Kantor				500.000	500.000
	2.2. Transport				2.400.000	200.000
	JUMLAH PENGELUARAN (C)				4.100.000	800.000
	TOTAL PENGELUARAN				36.400.000	4.700.000
					Bua, 01 Januari 2010
					Dibuat Oleh
	Ketua				Bendahara
	MUNIRAH ARIFIN,ST				FEFRIANA
				PENGURUS BKAD
				CHALDUN SIODJA

LAPORAN TUTUP BUKU UPK KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU

AdSense

LAPORAN TUTUP BUKU UPK KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU

TAHUN 2010

PELAKSANAAN KEGIATAN

UNIT PENGELOLA KEGIATAN ( UPK ) KEC. BUA

A. Proses Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan UPK Kec. Bua priode ini mulai terhitung sejak Januari 2010 yakni bersamaan dengan sejak dimulainya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Dalam perjalanannya selama satu tahun priode ini ( 2010 ) beberapa kegiatan telah dapat dilaksanakan termasuk kegiatan T.A 2009 yang baru diselesaikan di Tahun 2010 meliputi :
A. Kegiatan Fisik
a. Tahun 2009
1.Pembukaan + Pelebaran Jalan di Desa Toddopuli (MDST)
2.Tanggul di Desa Pabbaresseng (MDST)
3. Saluran Irigasi + Gorong- gorong 1 Unit di Desa Lengkong (MDST)
4. Drainase + Talud di Desa Sakti (MDST)
5. Pengerasan Jalan + Talud di desa pammesakang (MDST)
6. Pembuatan Jalan Baru + 2 Unit Plat Duicker + 1 Unit
Gorong – gorong di Desa Puty (MDST)
7. Pengerasan Jalan ( Rabat ) + 2 Unit Plat Duicker di Desa Bukit Harapan (MDST)
8. Posyandu + Mobiler + 1 Unit Plat Duicker + Pagar di Desa Tiromanda (MDST)
9. Saluran Irigasi di Desa Posi (MDST)
10. Posyandu + Mobiler + 1 Unit Plat Duicker + Pagar di Desa Padang Kalua (MDST)
11. Drainase di desa Barowa (MDST)
12. Pengkerikilan Jl + 2 Unit Plat Duicker + 2 Unit Gorong – gorong di Desa Tanarigella (MDST)
13. Gedung TK dan Mobiler di Desa Raja (MDST)
14. Drainase + Talud di desa Lare – lare (MDST)
15. Pembukaan Jalan Baru + 3 Unit Plat Duicker + 2 Unit Gorong – gorong di Desa Karang – karangan (MDST)
16.Posyandu di Kel. Sakti (MDST)

b. Tahun 2010
A.SPC 1
1. Desa Lengkong,Talud dan Saluran Irigasi (MDST)
2. Desa Puty,Pelatihan Menjahit (MDST)
3. Desa Bukit Harapan,Posyandu 1 Unit (MDST)
4. Desa Posi,Posyandu 1 unit (MDST)
5. Desa Barowa,Posyandu I Unit (MDST)
6. Desa Raja,Posyandu 1 Unit (MDST)
7. Desa Karang-karangan,Posyandu 1 Unit (MDST)
8. Desa Tanarigella SPP 1 Kelompok
9. Desa Tiromanda SPP 1 Kelompok
10. Desa Lare-Lare SPP 1 Kelompok
11. Desa Toddopuli SPP 1 Kelompok
12. Kelurahan Sakti SPP 1 Kelompok


B.SPC 2
1. Desa Pammesakkang,Air Bersih (80%)
2. Kel.Sakti,Posyandu 2 Unit (90%)
3. Desa Tanarigella,Posyandu 2 Unit (85%)
4. Desa Padang Kalua,Normalisasi Saluran Bronjong (97%)
5. Desa Tiromanda,Drainase dan Talud (95%)
6. Desa Toddopuli, Saluran Irigasi dan Talud (65%)
7. Desa Lare-Lare,Saluran Irigasi (10%)
8. Desa Pabberesseng,Talud (MDST)
9. Desa Puty,Jalan,Talud dan Gorong-Gorong (99%)
10. Desa Lengkong, Jalan,Talud,Gorong2,Tanggul (97%)
11. Desa Barowa,Drainase (MDST)
12. Desa Raja,Bronjong (90%)
13. Desa Karang-Karangan,Pembuatan Jalan Baru (80%)
14. Desa Posi, Pembuatan Jalan Baru (85%)
15. Desa Bukit Harapan,Pembuatan Jalan Rabat (80%)


B. Kegiatan Pendampingan & Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Kelompok:
1. Pelatihan Kelompok Pemanfaat SPP
2. Pelatihan Tim Pemelihara PNPM-MP 2010
3. Pelatihan Kades / BPD PNPM-MP 2010
4. Pelatihan KPMD Tahap I dan Tahap II PNPM-MP 2010
5. Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) PNPM-MP 2010
6. Pelatihan Tim Verifikasi PNPM-MP 2010
7. Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
8. Pelatihan BKAD
9. Pelatihan BP-UPK
10. Pelatihan Tim Monitoring
11. Pelatihan PL yang dilaksanakan di Luwu
12. Pelatihan UPK yang dilaksanakan dalam Region Luwu
13. Pembinaan kelompok yang dilakukan setiap kunjungan kelompok ke UPK guna berkonsultasi baik yang berkaitan dengan administrasi & persyarakatan kelompok SPP maupun pengembangan kelembagaan kelompok itu sendiri

C. Peningkatan Kapasitas pelaku UPK meliputi:
Pelatihan Pengurus UPK, BKAD & Pendamping Lokal ( PL ) dan IST Tutup buku.

Kelembangaan meliputi :
1. Perancangan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART) UPK Kec. Bua yang disahkan dalam Musyawarah Antar Desa I ( Sosialisasi ) PPK Siklus X Kec. Bua
2. Perancangan dan Penetapan Standard Operasional ( SOP ) UPK Kec. Bua yang merupakan pedoman kerja dalam menjalan tugas dan tanggung jwabnya sehari hari UPK
3. Aktif dalam Musyawarah Forum Informasi dan Komonikasi UPK Luwu
4. Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) yang dilaksanakan
5. Perancangan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART) Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Bua yang disahkan dalam Musyawarah Antar Desa I ( Sosialisasi ) PPK Siklus X Kec. Bua pada tanggal.

E. Penanganan dan Penyelesaian Masalah meliputi
1. Identifikasi dan menginpentarisir masalah tunggakan kelompok yang berlangsung pada Bulan April 2010.
2. Identifikasi dan menginventarisir masalah penyimpangan dana kelompok SPP oleh pengurus UPK yang berlangsung pada Bulan Februari 2008.
3. Memfasilitasi pertemuan dalam rangka penyelesaiaan masalah yang terjadi di UPK Kec.Bua
4. Tunggakan SPP di Desa Raja sejak tahun 2005 sebesar Rp. 9.166.668 berhasil diselesaikan dan masalah penyelewengan dana oleh mantan pengurus UPK yang diakui sebesar Rp. 27.004.533 juga telah selesai dan telah dibayar lunas oleh mantan pengurus UPK.
5. Menekan tingkat kelompok yang menunggak angsuran SPP hingga tersisa hanya 1 Desa.
F. Faktor Pendorong dan Penghambat
a. Faktor Pendorong
1. Tersosialisasinya PPK dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ke masyarakat sehingga perlahan telah memberikan perubahan pada persepsi dan pola pikir dan prilaku masyarakat terhadap program secara khusus dan pembangunan secara umum dan terkhusus kegiatan dana ekonomi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sehingga dapat menekan tingkat penunggakan angsuran SPP. Hal ini juga semakin menyamakan persepsi dan konsep diantara pelaku- pelaku Program dan masyarakat baik tingkat desa hingga ke kecamatan.
2. Terbentuknya lembaga- lembaga pendukung seperti Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD ) sebagai forum kerjasama dalam rangka menkoordinasikan dan mensinergikan berbagai program dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ke depan
3. Adanya dukungan dari Pemerintah, Aparat terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program.
4. Adanya animo masyarakat yang cukup tinggi dalam meminjam dan memanfaatkan dana ekonomi (SPP).


b. Faktor Penghambat.
1. Masih kurangnya pemahaman Kelompok-kelompok peminjam dalam pengelolaan keuangan ditingkat Kelompok sehingga kecenderungan masyarakat membentuk Kelompok hanya formalitas untuk meminjam dana di UPK
2. Kemampuan dan kapasitas pengurus UPK sangat terbatas sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya belum maksimal.
3. Sosialisasi tentang UPK sebagai lembaga keaungan micro yang merupakan asset kecamatan kurang sehingga berdampak pada kepedulian dan pemamfatan UPK oleh masyarakat.
.F. Permasalahan yang Dihadapi
1. Lembaga-Lembaga BKAD dan Pihak- pihak terkait belum secara maksimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan juga belum maksimal memberikan dukungan pelaksanaan program khususnya pembinaan kelompok SPP dan pengembangan UPK itu sendiri.
2 Tingkat partisipasi masyarakat dalm berkelompok dan menjalankan kesepakatan dan aturan kelompok masih rendah sehingga kebanyakan kelompok yang lahir hanya sebagai wadah berkumpul guna memenuhi syarat dalam meminjan dana SPP.
3 UPK tidak berjalan secara propesional karena serinnya terjadi pergantian pengurus UPK.

G. Upaya untuk Mengatasi Permasalahan
1. Perlunya peningkatan kerjasama diantara semua pihak dalam rangka pembinaan dan pengembangan UPK sebagai asset lembaga keuangan kecamatan yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terkhusus bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah ( Rumah tangga miskin ).
2. Memilih pengurus yang memiliki komitmen dan kepedulian kerja keras terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Perlunya diberlakukan periode kepengurusan UPK dalam jangka waktu tertentu


H. Kesimpulan
Unit pengelola kegiatan merupakan Asset pengembangan ekonomi masyarakat yang sengat potennsial guna dikembangkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya Rumah Tangga miskin yang ada di Kecamtan Bua. Peran UPK kec. Bua dalam mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ini sangat strategis oleh karena itu diperlukan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan dan profesionalisme UPK Kec. Bua itu sendiri dan dorongan serta kerjasama dari lembaga-lembaga terkait baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, Sehingga nantinya mereka dapat mengidentifikasi, merencanakan, melaksnakan dan mengevaluasi berbagai tantangan dan kegiatan- kegiatan yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya.
I. Saran
1. Pelatihan dan peningkatan kemampuan dan kapasitas Pengurus UPK
2. Penetapan mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPK



LAPORAN KEUANGAN

A. Dana Kegiatan Fisik Tahun 2010 dana dari KPPN yang cair di tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000.- dan telah disalurkan kedesa 85 % (terlampir. Form Realisasi Penyaluran Dana 2010)
B. Dana Kegiatan Fisik Tahun 2010. Total Dana Rp.3.000.000.000. Cair dari APBD dan KPPN sebesar Rp. 3.000.000.000.- telah disalurkan kedesa sebesar Rp.2.264.527.700 (terlampir. Form Realisasi Penyaluran Dana 2010)
C. Dana Operasional Kegiatan 2010. Alokasi Dana Rp.39.800.000 Telah digunakan sebesar Rp.39.000.000 (terlampir Form Real DOK Kec. 2010)
D. Dana DOK PKM 2010. Alokasi Dana Rp. 25.625.000 Telah direalisasikan sebesar Rp.21.975.000 (terlampir Form Real DOK PKM 2010)
E. Dana SPP (terlampir. Form Laporan Perkembangan Pinjaman)
Total Dana SPP yang dikelola UPK sampai dengan 1 Januari 2010 sebesar Rp. 1.839.887.464.
F. Dana Operasional UPK (Terlampir, Form Laporan Operasional UPK)
G. Secara umum dana-dana yang dikelola UPK dapat dilihat di Laporan NERACA dan REKONSILIASI REKENING

Mediaku: PETA KONTUR BUA

Mediaku: PETA KONTUR BUA: "Adsense Peta Kontur Bua"

AdSense

Mediaku: PHOTO-PHOTO KEGIATAN PNPM-MP 2010 BUA-1

Mediaku: PHOTO-PHOTO KEGIATAN PNPM-MP 2010 BUA-1: "Adsense Ini adalah sebagian dari foto kegiatan PNPM-MP Bua tahun 2010 Awal Pembuatan Bronjong di Desa Raja Prasasti Talud Desa Lengkong..."

AdSense

Mediaku: Kapurung : Makanan Khas Luwu Palopo

Mediaku: Kapurung : Makanan Khas Luwu Palopo: "Adsense Makanan khas orang Luwu Palopo ini namanya Bugalu atau biasa juga disebut Kapurung, terbuat dari bahan dasar Sagu, bisa pula ..."

AdSense

LAMPIRAN PERATURAN DESA PABBARESSENG

AdSense

LAMPIRAN   PERATURAN DESA  PABBARESSENG

NOMOR                    : 

TANGGAL                :      Desember  2010 

------------------------------------------------

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  ( RPJMD )

TAHU 2011 - 2015

DESA PABBARESSENG

KECAMATAN BUA

KABUPATEN  LUWU

DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI

BAB 1      PENDAHULUAN

a. Latar Belakang / Pendahuluan

b. Landasan Hukum

c. Tujuan

BAB 2     PROFIL DESA

a. Sejarah Desa

b. Kondisi Umum Desa                                                                                             

c. SOTK Desa

d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa 

BAB 3     PROSES PENYUSUNAN RPJMDes

a. Musdus

c. Lokakarya Desa

d. Musrenbang RPJMDes

BAB 4     VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Visi dan Misi

b. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB 5     PENUTUP

 a. Penutup

LAMPIRAN

      1. Matrik Program kegiatan

      2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 7 )

      3. Berita acara musyawarah  ( Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes )

      4. Daftar Hadir Musyawarah  (Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes )

      5. Peta Desa

      6. Foto Kegiatan/Foto Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A.                LATAR BELAKANG

                   Seiring dengan perkembangan otonomi daerah sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dilandasi dengan nilai-nilai dan asas yang Bertumpu pada pembangunan manusia, Otonomi, Desentralisasi, Berorientasi pada masyarakat miskin, Partisipasi, Kesetaraan dan keadilan gender, Demokratis, Transparansi dan Akuntabel, Prioritas dan Keberlanjutan, pemerintahan desa atau nama lain dari desa, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah  Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPT Desa).

RPJMDes Desa Pabbaresseng ini merupakan rencana strategis Desa Pabbaresseng untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B.    LANDASAN HUKUM.

1.       UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional

2.       UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3.       PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa

4.       Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa.

5.       Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Kepala Desa.

6.       Perda Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.

7.       Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.

C.    TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pabbaresseng ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

         1.   Tujuan RPJMDes.

a.    Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.

b.   Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua.

c.    Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Pabbaresseng

        2.    Manfaat RPJMDes.

  a.  Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

b.      Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa

c.       Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

d.      Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.

e.       Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

VISI  DAN MISI  DESA

a.      Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pabbaresseng dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Pabbaresseng adalah :

“ Terwujudnya Desa Pabbaresseng Sejajar Dengan Desa-Desa Lain Yang Maju, Berwawasan Nasionalis, Agamais Dan Berbudaya ”

b.      Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan Misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini  dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pabbaresseng. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pabbaresseng adalah :

- Mewujudkan Sistem Kerjasama Dan Kegotong Royongan

- Menciptakan Lapangan Kerja Sebagai Wujud Peningkatan,  Kesejahteraan Warga

- Membangun Infrastruktur Yang Berpihak Pada Petani Dan   Nelayan

BAB III

PROFIL DESA

                                                                                     

1.      Legenda Dan Sejarah  Pembangunan Desa

Pabbaresseng adalah nama desa yang mekar pada tahun 2008 dari Desa Barowa, Pengusulan untuk menjadi desa yang berdiri sendiri telah digagas sejak tahun 2007. Secara administratif desa Pabbaresseng  masuk dalam wilayah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Nama Pabbaresseng  memiliki arti yakni sebagai wadah atau tempat penyimpanan beras. Konon kabarnya tempat ini dahulunya adalah tempat atau gudang penyimpanan Beras jika Kapal-kapal pengangkut Beras dari berbagai daerah berlabuh di Pabbaresseng.

Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwa Pabbaresseng sebagai tempat menyambut tamu yang menggunakan perahu perang bernama La Uli Bue. Tempat tersebut dinamakan La Pandoso yang berada di Muara Sungai Pabbaresseng pada saat agama Islam pertama kali masuk di Tanah Luwu yang dibawa oleh Khatib Datok Sulaiman dari Buo Lintau Padang panjang Sumatra.

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
2008	Pabbaresseng Mekar dari Desa Barowa	Banjir
2008	Kepala Desa Sementara (Pjs) Dipimpin Oleh Amir Abdullah
2008	Pembangunan Gedung Poskeses	Pertikaian Antar Desa. (Desa Pabbaresseng dan Desa Tanarigella)
2008	Pemilihan Kepala Desa (M. Daming, A. Ma) Menjabat Kades
2009	Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Desa oleh Bupati Luwu H. A. Mudzakkar	Banjir
2009	Peletakan Batu Pertama Pembangunan Tanggul dan Tambatan Perahu oleh Camat Bua, H. andi Sana S.Sos, M.Si
2010		Banjir Bandang

2.         Kondisi Umum Desa

a.                           Geografis

            Letak dan Luas Wilayah

Desa Pabbaresseng terletak pada 3°04’00,54” LS - 3°03’11,30” LU, 120°15’10,81”BT - 120°14’20,06” BB, merupakan salah satu dari 15 Desa di Wilayah Kecamatan Bua yang terletak 1 Km ke arah  Timur  Desa Pabbaresseng  mempunyai luas wilayah seluas ± 3,5 Km. Batas- batas wilayah sebagai berikut :

-   Sebelah Timur                      : Teluk Bone

-   Sebelah Utara                       : Desa Barowa

-   Sebelah Barat                       : Desa Tanarigella

-   Sebelah Selatan        : Desa Pammesakang

b.         Iklim

Desa Pabbaresseng adalah daerah pesisir pantai Bua dengan luas wilayah adalah 3.875 M²  berada pada ketinggian 0⁰ dari permukaan laut, dengan topografi yang datar. Keadaan iklim menurut Schmidt dan Ferguson,  desa Pabbaresseng  tergolong kedalam iklim tipe B dengan curah hujan antara 500-1000 mm/tahun.

c.    Demografi

            Jumlah Penduduk

Desa Pabbaresseng mempunyai Jumlah Penduduk  1.568 Jiwa, yang tersebar dalam 4 Wilayah Dusun  yaitu Dusun Kapopang,  Dusun Muladimeng,  Dusun Salukaroe dan Dusun Labuang.

Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Laki-Laki	Wanita		Total
1	0 -5 tahun	109		91		200
2	6 – 12 tahun	135		147		282
3	13 – 18 tahun	90		98		188
4	19 – 35 tahun	215		264		479
5	36 – 54 tahun	150		144		294
6	> 55 tahun	51		74		125
Total		750		818		1568

             

Tingkat Pendidikan

            Tingkat pendidikan masayarakat Desa Pabbaresseng adalah sebagai berikut

Distribusi penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	171	11
2	Tidak Sekolah	29	2
3	TK	68	4
4	SD	584	37
5	SMP	377	24
6	SMA	281	18
7	PT	58	4
Jumlah		1.568	100

           Mata Pencaharian

       

Distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	46	2,93
2	Nelayan	79	5,03
3	Pedagang	8	0,51
4	PNS	19	1,21
5	TNI/POLRI	0	0
6	Pensiunan	20	1,27
7	Swasta	296	18,87
8	Tidak bekerja	1100	70,15
JUMLAH		1.568	100

Agama

Distribusi penduduk berdasarkan Agama

No	AGAMA	Jumlah	%
1	Islam	1.568	100
2	Katolik
3	Protestan
4	Hindu
5	Budha
JUMLAH		1.568	100

     

DATA LINGKUNGAN FISIK

1.      Perumahan

a.       Type Rumah

No	Type Rumah	Jumlah	%
1	Permanen	113	38,83
2	Semi Permanen	71	24,39
3	Kayu	107	36,76
Jumlah		291

Status Kepemilikan Rumah

No	Status Kepemilikan	Jumlah	%
1	Milik Sendiri	275	94,50
2	Numpang	18	6,18
3	Kontrak	6	2,06
Jumlah		299

Jenis Lantai

No	Jenis Lantai	Jumlah	%
1	Tanah	2	0,68
2	Tehel	44	15,12
3	Papan	49	16,83
4	Semen	196	67,35
Jumlah		291

Pemanfaatan Pekarangan

No	Pemanfaatan	Jumlah	%
1	Kolam	0	0
2	Kebun	57	19,58
3	Kandang	65	22,33
4	Tidak dimanfaatkan	169	58,07
Jumlah		301

2.      Sumber  Air Bersih

a.       Sumber  air yang digunakan

No	Sumber Air	Jumlah	%
1	Pam	64	21,99
2	Sumur	153	52,57
3	Sungai	40	13,74
4	Mata Air	34	11,68
Jumlah		291

3. Sistem Pembuangan Sampah

a.       Pembuangan Sampah

No	Sistem pembuangan sampah	Jumlah	%
1	TPU	0	0
2	Disungai	150	51,54
3	Ditimbun	4	1,37
4	Dibakar	123	42,26
5	Disembarang Tempat	14	4,81
Jumlah		291	100

           

b.      Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

No	Penampungan Sampah Sementara	Jumlah	%
1	Ada	148	50,85
2	Tidak Ada	143	49,14
Jumlah		291	100

c.       Kondisi TPS

No	Kondisi	Jumlah	%
1	Terbuka	131	88,51
2	Tertutup	217	11,48
Jumlah		148	100

d.      Jarak Pembuangan Sampah dgn Rumah

No	Jarak pembuangan sampah	Jumlah	%
1	Kurang Dari 5 m	73	25,08
2	Lebih Dari 5 m	218	74,91
Jumlah		291	100

4.      Hewan Peliharaan

a.       Kepemilikan hewan ternak

No	Hewan Peliharaan	Jumlah	%
1	Ada	90	30,92
2	Tidak Ada	201	69,07
Jumlah		291	100

b.      Letak Kandang

No	Letak kandang	Jumlah	%
1	Dalam Rumah	0
2	Diluar Rumah	90	100
Jumlah		90

c.       Kondisi Kandang

No	Kondisi Kandang	Jumlah	%
1	Terawat	53	58,88
2	Tidak Terawat	37	41,11
Jumlah		90	100

d.      Jenis Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain

           

5. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana umum desa Pabbaresseng secara garis besar adalah sebagai   berikut

Prasarana Desa

Gedung Sekolah	Posyandu/ Poskesdes	Jalan Kec.	Jalan Desa	Masjid	Air Bersih	Pos Kamling
2	2	1	4	2	1	4

6.    SOTK Desa

      Desa Pabbaresseng menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa   dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :

                                                              

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DESA PABBARESSENGL KECAMATAN BUA

KABUPATEN LUWU